Cek Data: Prabowo Singgung soal Kediktatoran dan Jakarta, Bagaimana Demokrasinya?

Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) diktator, maka capres nomor urut satu, Anies Baswedan, tidak akan terpilih sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan dalam Debat Calon Presiden (Debat Capres 2024) pertama dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023).

Diketahui, Anies bersama Sandiaga Uno dipilih melalui Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan perolehan 57,96% dari total suara yang sebesar 5.532.436 suara. Keterpilihan ini melampaui lawannya, Ahok-Djarot sebesar 42,04%.

Pemilihan umum merupakan unsur demokrasi. Sejalan dengan itu, indeks demokrasi Indonesia (IDI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, DKI Jakarta menempati di posisi tujuh tertinggi di Tanah Air. Provinsi itu memiliki indeks 82,13 poin dari skala 0-100 poin pada 2022.

Skor indeks di DKI Jakarta itu berada di atas rerata skor nasional yang sebesar 80,41 poin. Adapun, semakin tinggi skor, maka indeks demokrasi semakin baik.

BPS menyebut, IDI digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Penilaian yang dipakai menggunakan tiga aspek besar, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Disclaimer: artikel ini mengalami penambahan konteks pada paragraf 2 dan 3, Kamis (14/12/2023).

(Baca: Cek Data: Anies Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, Benarkah?)