Survei Indikator Politik Indonesia terbaru menunjukkan, sebanyak 38,6% responden merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Rinciannya, 30,5% menjawab kurang puas dan 8,1% tidak puas sama sekali.
Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berada di angka 59,9% dengan rincian 49,7% cukup puas dan 10,2% sangat puas. Meskipun lebih banyak masyarakat yang merasa puas, tapi tren kepuasannya terus mengalami penurunan sejak Januari 2022.
Indikator Politik mengungkap sederat alasan masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden. Alasan utamanya adalah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat, dengan persentase responden yang menjawab alasan tersebut sebesar 38,9%.
Selain naiknya harga kebutuhan pokok, alasan lainnya yang membuat publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi adalah kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, dengan persentase 9,7%.
Selain itu, sebanyak 8% responden beralasan karena pemberian bantuan yang tidak merata atau tepat sasaran, 5,7% karena ketimpangan pendapatan, dan 5,2% karena masih banyaknya pengangguran.
Presiden Jokowi juga dinilai tidak adil dalam penegakan hukum dengan persentase 4,3%. Alasan lainnya kemiskinan tidak berkurang (3,6%), hutang negara semakin tinggi (3,5%), dan politik tidak stabil (3,4%).
Menurut responden, ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan Jokowi maupun penerus kepemimpinannya selama lima tahun ke depan, di antaranya mengendalikan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, serta pemberantasan korupsi.
Survei ini dilakukan pada 14-19 April 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang terbesar di seluruh Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Adapun toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
(Baca: Harga Kebutuhan Pokok Naik, Mayoritas Publik Akui Ekonomi Indonesia dalam Kondisi yang Buruk)