Mayoritas Publik Tolak Pilkada Serentak dengan Pileg-Pilpres

Politik

Lite

Dimas Jarot Bayu 09/02/2021 13:24 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Hanya 28,9% responden yang setuju bila Pilkada dilakukan serentak dengan Pileg dan Pilpres.

Persepsi Publik Soal Waktu Penyelenggaraan Pilkada

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Mayoritas Publik Tolak Pilkada Serentak dengan Pileg-Pilpres

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persepsi Publik Soal Waktu Penyelenggaraan Pilkada

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-undang (RUU) tentang Pemilu. Salah satu isu dalam RUU Pemilu yang mencuat terkait waktu penyelenggaraan Pilkada dengan Pileg dan Pilpres.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pun mengukur respons publik terhadap isu tersebut. Hasilnya, 63,2% responden setuju bila waktu penyelenggaraan Pilkada tidak dilakukan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres.

(Baca: Politik Uang Masih Terjadi di Pilkada 2020)

Sementara, hanya 28,9% responden yang setuju bila Pilkada dilakukan serentak dengan Pileg dan Pilpres. Sebanyak 7,9% responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei via telepon terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari 2021. Survei menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi