8 Provinsi dengan Tata Kelola Pemda Berkategori Baik pada 2024

Politik

Premium

Akbar Ridwan 16/05/2025 10:43 WIB

URL telah disalin

Memuat...

BSKDN Kemendagri mencatat ada delapan provinsi dengan skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) 2024 yang berkategori baik. Di posisi pertama ada Jakarta dengan skor 75,85.

Skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkategori Baik Meurut 8 Provinsi Teratas (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “8 Provinsi dengan Tata Kelola Pemda Berkategori Baik pada 2024”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkategori Baik Meurut 8 Provinsi Teratas (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), mencatat ada delapan provinsi dengan skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) 2024 yang berkategori baik.

Posisi pertama ditempati Jakarta dengan skor 75,85 poin. Lalu ada Kalimantan Timur dengan skor 75,35 dan DI Yogyakarta 71,51 poin dalam daftar tiga besar.

Selanjutnya ada Riau 71,29; Banten 71,24; Bali 70,89; Jawa Barat 70,75; dan Kalimantan Utara 70,34 poin.

BSKDN Kemendagri juga menghitung skor rata-rata ITKPD nasional pada 2024 adalah 66,13 poin.

Dalam menentukan kategori tata kelola pemerintahan daerah, BSKDN Kemendagri menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

Sangat baik: 85 < skor ≤ 100
Baik: 70 < skor ≤ 85
Cukup: 55 < skor ≤ 70
Kurang: 40 < skor ≤ 55
Sangat kurang: 0 < skor ≤ 40

Adapun penilaian ITKPD 2024 hanya dilakukan terhadap 34 provinsi. Empat daerah otonom baru (DOB) tidak disertakan karena belum tersedianya data secara menyeluruh.

Maka itu, dari 34 provinsi hanya delapan provinsi dengan ITKPD berkategori baik dan sisanya masuk klasifikasi cukup. Penilaian ITKPD sendiri dilakukan dengan tiga tujuan:

Mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
Memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; dan
Memberikan rekomendasi kebijakan strategis tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

(Baca: Skor Tata Kelola Pemerintahan Daerah 66,13 pada 2024, Ini Aspeknya)

Editor : Erlina Fury Santika