Ini Alokasi Kumulatif Distribusi Green Sukuk di Indonesia 2018-2020

Pasar

Lite

Cindy Mutia Annur 22/11/2023 20:32 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Alokasi Kumulatif Distribusi Green Sukuk di Indonesia Berdasarkan Aktivitas (2018-2020)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Alokasi Kumulatif Distribusi Green Sukuk di Indonesia 2018-2020

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alokasi Kumulatif Distribusi Green Sukuk di Indonesia Berdasarkan Aktivitas (2018-2020)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertajuk Green Sukuk Allocation and Impact Report May 2021, Indonesia telah mengumpulkan dana obligasi hijau atau green sukuk secara kumulatif sebesar US$2,75 miliar sepanjang 2018 sampai 2022. Nilai ini setara Rp42,83 triliun dengan asumsi kurs Rp15.575/US$.

Green sukuk adalah investasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Dana yang diperoleh dari green sukuk ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan ketahanan iklim.

Berdasarkan aktivitasnya, alokasi kumulatif distribusi green sukuk di Indonesia lebih banyak untuk mitigasi. Proporsinya sebesar 57%.

Sementara, alokasi kumulatif distribusi green sukuk di Indonesia untuk adaptasi sebesar 43%.

Menurut laporan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengakui potensi dampak buruk perubahan iklim, hingga memperkuat kebijakan pembangunan nasional dan lembaga terkait.

Salah satunya melalui penetapan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) masing-masing diterbitkan pada 2011 dan 2014, serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2015-2020.

“Dokumen ini terdiri dari serangkaian target, program, dan proyek yang terkait dengan mitigasi iklim dan adaptasi, serta konservasi keanekaragaman hayati--yang juga telah diarusutamakan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” kata laporan tersebut.

Dalam RPJMN, perubahan iklim diposisikan sebagai salah satu permasalahan lintas sektoral yang ditangani melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas, ketahanan pangan, ketahanan ekosistem dan sistem pendukungnya, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sektor kesehatan. Kebijakan, strategi, dan target ini telah tercapai diperbaiki dan diarusutamakan lebih lanjut dalam RPJMN 2020-2024 saat ini.

(Baca: Transportasi, Sektor yang Dibiayai oleh Green Sukuk Terbesar RI 2018-2022)

Editor : Erlina F. Santika