Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia di kisaran 6,5%-7,5% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Pemerintah menyebut bahwa kemiskinan, yang juga dampak krisis serta Covid-19, ditanggulangi dengan memperkuat aliran perlindungan sosial. Pemerintah mengklaim upaya itu berjalan cukup baik.
>
"Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan pada 2022 dan 2023 (per Maret) yang tercatat telah menurun kembali ke level digit tunggal masing-masing menjadi sebesar 9,54% dan 9,36%," demikian dikutip dari laporan Nota Keuangan 2024.
(Baca juga: Anggaran Perlinsos Rp493,5 T dalam RAPBN 2024, Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem)
Jika dilihat secara tren empat tahun sebelumnya, persentase kemiskinan Indonesia tertinggi terjadi pada 2020 yang sebesar 10,19%. Diketahui, tahun tersebut adalah awal Covid-19 mewabah sehingga aktivitas fisik dan ekonomi dibatasi secara masif demi memutus penularan virus.
Selanjutnya pada 2021, angkanya menurun menjadi 9,71%. Tingkat kemiskinan menurun lagi pada 2022 yang sebesar 9,57%.
Pada 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di kisaran 7,5%-8,5%. Sementara pada 2024 kemsikinan ditargetkan menurun lagi di kisaran 6,5%-7,5%.
Data kemiskinan terakhir
Sementara itu, data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%. Angka ini menurun 0,21 poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 poin terhadap Maret 2022.
Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458/kapita/bulan. Komposisinya, garis kemiskinan makanan sebesar Rp408.522 atau 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp141.936 atau 25,79%.
Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga.
"Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657/rumah tangga miskin/bulan," tulis BPS dalam lamannya, Senin (17/7/2023).
(Baca juga: Penduduk Miskin Indonesia Berkurang pada Maret 2023, Terendah sejak Pandemi)