Baru Sepertiga Lahan Sawit Miliki Legalitas

Ekonomi & Makro

Lite

Fitria Nurhayati 18/02/2021 15:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Perkebunan sawit yang dikelola sebelum mendapat HGU berdampak pada hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Baru Sepertiga Lahan Sawit Miliki Legalitas

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Izin Sawit Nasional Tercatat 2020

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan jenis izin sawit nasional yang tercatat pada 2020, perkebunan sawit yang sedang dalam proses dan sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) baru 35,06 persen. Padahal, HGU merupakan basis hukum pengoperasian perkebunan sawit untuk kepemilikan privat dan negara.

Apabila perkebunan sawit sudah dikelola sebelum mendapat HGU, artinya perusahaan pemilik perkebunan tidak melewati prosedur formal pengusahaan sawit. Dampaknya, perusahaan tersebut tidak membayar bea pelayanan HGU yang menyebabkan negara kehilangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh karenanya, pengoperasian perkebunan sawit sektor privat ketika hanya memiliki Izin Lokasi (Ilok), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Sertifikat Hak Milik (SHM), maupun Hak pengelolaan, merupakan tindak pelanggaran hukum. Terlebih, jika perkebunan sawit tersebut sama sekali tidak terdata kepemilikannya.

Editor : Jeany Hartriani