BUMN Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp344 Miliar pada 2025, Untuk Apa?

Kementerian Keuangan menetapkan anggaran untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp277 miliar pada 2025. 

Namun, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar. Jika terpenuhi, maka pagu indikatif Kementerian BUMN menjadi Rp344 miliar pada 2025. 

“Tentu (pagu anggaran) ini lebih rendah 16% dari pagu yang sebelumnya Rp328 miliar, atau lebih rendah lagi 10% dari pagu tahun 2024,” kata Erick dalam rapat keja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024). 

Ia menyebut, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan BUMN. 

“Kami merencanakan di 2024 target dividen kurang lebih Rp85 triliun. Karena itu pentingnya dukungan, pengawasan, dan operasional dari Kementerian BUMN,” kata Erick. 

Dari besaran tersebut, anggaran paling besar akan disalurkan untuk pengembangan dan pengawasan BUMN, yaitu sebesar Rp122,8 miliar. Porsinya mencapai 36% dari total pagu indikatif 2025.

Berikutnya, untuk operasional kantor di lingkungan Kementerian BUMN akan dialokasikan sebesar Rp94,4 miliar. Lalu gaji dan tunjangan senilai Rp77,6 miliar serta anggaran kesekretariatan untuk mendukung pembinaan BUMN sebesar Rp49,3 miliar. 

(Baca: Pagu Indikatif Belanja Kemdikbud Berkurang Rp15,8 Triliun pada 2025)