Bebas Pajak lewat Omnibus Law, Berapa Total Dana Kelolaan Haji?

Ekonomi & Makro

Lite

Dimas Jarot Bayu 07/10/2020 17:03 WIB

URL telah disalin

Memuat...

BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 124,32 triliun pada 2019. Rinciannya, penempatan dana kelolaan BPKH di bank mencapai Rp 54,3 triliun dan instrumen investasi Rp 46,9 triliun.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Bebas Pajak lewat Omnibus Law, Berapa Total Dana Kelolaan Haji?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jenis Dana Kelolaan BPKH 2018-2019

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, dan keagamaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR, Senin (5/10). BPKH sebelumnya dikenakan PPh atas penempatan deposito sebesar 20% dan surat berharga negara sebesar 15%.

Berdasarkan laporan keuangan, BPKH mengelola dana haji mencapai Rp 124,32 triliun pada 2019. Secara rinci, penempatan dana kelolaannya di bank mencapai Rp 54,3 triliun dan instrumen investasi Rp 46,9 triliun pada tahun lalu.

Jumlah dana kelolaan BPKH pada 2019 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 112,35 triliun. Pada 2018, total dana haji yang ditempatkan lembaga ini di perbankan mencapai Rp 54,3 triliun. Sedangkan, dalam bentuk investasi mencapai Rp 70,02 triliun.

(Baca: Berapa Biaya Haji Reguler 1441 H/ 2020 M?)

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi