Belanja Subsidi RI 2026 Naik 10%, Terbesar Buat Listrik

Pemerintah menargetkan belanja subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp318,9 triliun atau naik 10,7% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp288,2 triliun. Subsidi energi ditarget sebesar Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi Rp108,8 triliun. 

“Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” kata Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan RAPBN, sejumlah pos belanja subsidi mengalami kenaikan. Belanja subsidi listrik, misalnya, ditarget Rp104,6 triliun, naik 17,4% dibanding outlook 2025.

Berikut rincian lengkap pos belanja subsidi energi dan non-energi tahun anggaran 2026:

• Jenis BBM tertentu: Rp25,1 triliun
• LPG tabung 3 kg: Rp80,3 triliun
• Listrik: Rp104,6 triliun
• Pupuk: Rp46,9 triliun
• Public Service Obligation (PSO): Rp9 triliun
• Bunga Kredit Program: Rp42,3 triliun
• Pajak DTP: Rp10,6 triliun

Pada outlook 2025, belanja subsidi energi mencapai Rp183,9 triliun dan subsidi non-energi Rp104,3 triliun. Jika dibedah berdasarkan jenisnya, subsidi listrik dan LPG tabung 3 kilogram mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp89,1 triliun dan Rp68,7 triliun.

Sampai paruh pertama 2025, realisasi belanja subsidi energi baru mencapai Rp66,9 triliun atau 36,4% dari outlook tahun anggaran. Dengan realisasi subsidi listrik mencapai Rp36,6 triliun serta subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mencapai Rp30,3 triliun. 

Adapun realisasi subsidi non-energi semester I/2025 mencapai Rp25,9 triliun atau 24,8% dari outlook tahun anggaran. Penyaluran subsidi non-energi terbesar adalah subsidi pupuk yang mencapai Rp10,3 triliun.

(Baca: Pemerintah Bidik Penerimaan Pajak Rp2.357,7 T pada 2026)