Transfer ke Daerah Dipangkas Rp50,6 T pada 2025, Ini Rinciannya

Ekonomi & Makro

Lite

Leoni Susanto 13/08/2025 17:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah memangkas Rp50,6 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Anggaran yang dipotong termasuk DAK fisik, DAU, hingga dana istimewa DIY.

Jumlah Efisiensi Anggaran Transfer ke Daerah Menurut Bagian (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Transfer ke Daerah Dipangkas Rp50,6 T pada 2025, Ini Rinciannya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Efisiensi Anggaran Transfer ke Daerah Menurut Bagian (2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Awal 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Total pemangkasan mencapai Rp306,7 triliun atau sekitar 8,5% dari total belanja APBN 2025. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp50,6 triliun dipangkas dari transfer ke daerah (TKD).

Anggaran TKD yang dipotong termasuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, pengurangan bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana desa, dana otonomi khusus (otsus), dan dana keistimewaan DIY.

Berikut daftar lengkap pemangkasan TKD tahun anggaran 2025:

DAK fisik: Rp18,3 triliun (49,6% dari total alokasi DAK fisik 2025)
DAU: Rp15,7 triliun (3,5% dari DAU 2025)
Kurang bayar DBH: Rp13,9 triliun (49,9% dari kurang bayar DBH 2025)
Dana desa: Rp2 triliun (2,8% dari dana desa 2025)
Dana otsus: Rp509,5 miliar (2,9% dari otsus & DTI 2025)
Dana keistimewaan DIY: Rp200 miliar (16,7% dari dana keistimewaan DIY 2025)

Sementara sisanya Rp256,1 triliun dipangkas dari 16 pos belanja kementerian/lembaga (K/L). Pos-pos ini termasuk pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga rapat atau seminar.

Pemerintah berencana melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026, termasuk pada anggaran TKD. Pada 5 Agustus lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Meski tidak dirinci nominalnya, aturan menyebut efisiensi TKD bakal menyasar alokasi dana infrastruktur, dana otonomi khusus, hingga dana keistimewaan suatu daerah.

(Baca: Efisiensi Anggaran Negara Lebih dari Rp300 T, Ini Catatannya)

Editor : Erlina Fury Santika