OIKN Minta Anggaran Rp48,8 T untuk Pembangunan hingga 2028

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan, total kebutuhan untuk pembangunan IKN tahap II periode 2025-2028 mencapai Rp48,8 triliun. 

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan area perkantoran, hunian legislatif, dan yudikatif termasuk ekosistemnya. 

"Sampai dengan tahun 2028, kebutuhan anggaran OIKN yang sudah disetujui Bapak Presiden sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun," kata Basuki dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa (8/7/2025). 

Adapun pada tahun ini, OIKN membutuhkan anggaran senilai Rp14,40 triliun yang digunakan untuk proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif. 

Sementara kucuran dana dari APBN 2025 baru sebesar Rp6,2 triliun. Maka OIKN sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp8,1 triliun pada November 2024. 

Lalu pada 2026, OIKN membutuhkan anggaran senilai Rp17,08 triliun. Namun, pagu indikatif untuk tahun depan hanya sebesar Rp5,05 triliun. 

"Dengan adanya penyesuaian tersebut, OIKN mengajukan tambahan anggaran 2026 dari Rp5,05 triliun menjadi Rp16,13 triliun yang telah kami sampaikan ke Ibu Menteri Keuangan," kata Basuki. 

Lalu pada 2027, OIKN membutuhkan anggaran sebesar Rp14,64 triliun dan pada 2028 sebesar Rp2,68 triliun. 

(Baca: Pembangunan IKN Telan Anggaran Rp43,3 Triliun pada 2024)