Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN Naik 3,4% per Februari 2025

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina Fury Santika 14/03/2025 16:41 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi gaji dan tunjangan ASN naik 3,4% per Februari 2025. Kemenkeu memastikan pos belanja pegawai tidak terkena efisiensi.

Nilai Belanja Pegawai dalam APBN per Februari (2021-2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN Naik 3,4% per Februari 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Belanja Pegawai dalam APBN per Februari (2021-2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp36,3 triliun pada Februari 2025.

Angka itu terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp23,8 triliun, serta tunjangan kinerja, lembur, dan lainnya sebesar Rp12,5 triliun.

Realisasi pada Februari 2025 juga naik 3,4% dari Februari 2024 (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp35,1 triliun.

"Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai jadwal," demikian tertulis dalam catatan presentasi Kemenkeu yang diterima Databoks, Rabu (13/3/2025).

Kemenkeu memastikan, pos belanja pegawai tidak terkena efisiensi. Selain pos tersebut, yang tidak diefisiensikan antara lain layanan pegawai (operasional dasar prioritas) dan layanan publik atau bantuan sosial.

"Anggaran harus digunakan secara efisien, sehingga dapat digunakan untuk belanja yang betul-betul prioritas," tulis Kemenkeu.

Kemenkeu menambahkan, efisiensi Anggaran dicapai dengan “menyisir” berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial & peringatan, dll. Aturan ini ditujukan ke seluruh K/L, 99 bagian anggaran.

"Pencadangan TKD dan efisiensi APBD juga untuk prioritas nasional," tulisnya.

Editor : Erlina Fury Santika