Anggaran Infrastruktur RAPBN 2024 Tembus Rp422,7 T, Ini Alokasinya

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 18/08/2023 20:29 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024. Alokasi terbesar untuk belanjan K/L, yang mencapai Rp213,7 miliar.

Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2024 (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Anggaran Infrastruktur RAPBN 2024 Tembus Rp422,7 T, Ini Alokasinya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2024 (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah RI mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Angka tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur 2023 yang dialokasikan sebesar Rp399,6 triliun. Anggaran infrastruktur 2024 mendatang tercatat jadi yang terbesar dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Lantas, proyek infrastruktur apa saja yang akan mendapatkan kucuran dana APBN tahun depan?

Berdasarkan Nota Keuangan 2024, sebanyak Rp213,7 triliun anggaran infrastruktur dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Jumlah tersebut dicanangkan untuk biaya pembagunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), renovasi stadion, hingga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan untuk belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp20,27 triliun untuk infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) dan dukungan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Belanja non-K/L untuk daerah otonom baru. Kita tahu Papua ada provinsi-provinsi baru. Maka kita alokasikan untuk pembagunan ibu kota (provinsi) dan sarananya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, melansir CNBC Indonesia, Rabu (16/8/2023).

Adapun belanja Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp94,8 triliun, yang disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, infrastruktur dan dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum.

Terakhir, pembiayaan anggaran sebanyak Rp93,9 triliun yang salah satunya diarahkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN atau lembaga di sektor infrastruktur.

Editor : Erlina Fury Santika