BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Ekonomi & Makro

Premium

03/10/2017 14:54 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Capaian ini di atas dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Capaian dan Target Pemda dengan Opini Wajar Tanpa Syarat dari BPK (2016)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Capaian dan Target Pemda dengan Opini Wajar Tanpa Syarat dari BPK (2016)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 91 persen laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini di atas dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kemudian, sebanyak 66 persen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan 77 persen Pemerintah Kota (Pemkot) juga telah mendapat opini WTP dari BPK. Hasil ini juga lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam RPJMN, yakni masing-masing 60 persen dan 65 persen.

Sebagai informasi, pada 2016 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK mencapai 84 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya hanya 65 persen. Yakni sebanyak 74 LKKL dari tahun sebelumnya hanya 56.