Perkara yang Diputus Pengadilan Pajak RI Terus Naik dalam 5 Tahun

Menurut data Mahkamah Agung (MA), pengadilan pajak di Indonesia telah memutus 10.014 perkara pada 2020. Setahun setelahnya, jumlah kasus yang diputus meningkat menjadi 12.906 perkara.

Lalu pada 2022, kasus pajak yang diputus naik menjadi 15.529 perkara. Pada 2023, jumlahnya kembali naik menjadi 16.223 perkara.

Pada 2024, jumlah kasus yang diputus pengadilan pajak naik lagi menjadi 17.053 perkara. Dengan demikian, jumlah perkara yang diputus pada 2024 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Menurut MA, sengketa pajak yang diselesaikan pengadilan pajak pada 2024 terdiri atas sengketa pajak pusat (Direktorat Jenderal Pajak) sebanyak 81,50%, sengketa bea dan cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) 17,46%, dan sengketa pajak daerah 1,03%.

Adapun persentase putusan pengadilan pajak terhadap sengketa pajak yang diajukan sepanjang 2024 sebagai berikut:

• Mengabulkan seluruhnya: 44,79%
• Menolak permohonan pemohon: 30,67%
• Mengabulkan sebagian: 19,40%
• Tidak dapat diterima: 4,01%
• Mencabut: 0,82%
• Membatalkan: 0,17%
• Menambah pajak yang harus dibayar: 0,14%

“Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang diterima oleh MA pada 2024 sebanyak 6.395 perkara, 37,50% dari jumlah perkara yang diputus selama 2024,” tulis MA dalam laporannya.

(Baca: Jenis Kasus Korupsi yang Diputus PN Tipikor dan PT Indonesia 2024)