Baru 1,9% Wajib Lapor LHKPN yang Patuh Pelaporan per September 2024

Demografi

Lite

Erlina Fury Santika 09/09/2024 13:52 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Data KPK menunjukkan hanya 1,9% penyelenggara negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN KPK per September 2024.

Proporsi Pelaporan dan Kepatuhan* Wajib Lapor LHKPN KPK (5 September 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Baru 1,9% Wajib Lapor LHKPN yang Patuh Pelaporan per September 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Pelaporan dan Kepatuhan* Wajib Lapor LHKPN KPK (5 September 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan portal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru sedikit wajib lapor LHKPN yang melaporkan dan melengkapi laporan hartanya ada 2024.

Total wajib lapor per 2024 tercatat sebesar 426.699 orang. Dari jumlah tersebut, baru 3,34% persen atau 14.272 orang yang sudah lapor.

Namun, baru 1,9% atau 8.092 orang yang sudah melengkapinya, dikategorikan sebagai 'patuh'.

"Kepatuhan dihitung dari jumlah status pelaporan LHKPN lengkap, dibagi seluruh wajib lapor," KPK menerangkan dalam situsnya, dikutip pada Senin (9/9/2024).

Menurut statusnya, LHKPN yang sudah lengkap tercatat sebesar 56,7% atau 8.092 orang dari total 14.272 yang sudah lapor.

Antrean sebanyak 9,23% atau 1.317 orang dan belum lengkap sebanyak 34,07% atau 4.863 orang.

Jenis laporan meliputi khusus dan periodik. Adapun bidangnya mulai BUMN/BUMD, eksekutif, legislatif, dan yidikatif. Tingkatnya tersebar di pusat, daerah tingkat I dan II di seluruh provinsi Indonesia.

Editor : Erlina Fury Santika