PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib DKI Jakarta Tertinggi 2024 Mencapai Rp17,04 Triliun

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data per Juni 2024, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib jika ditotal untuk 10 provinsi teratas besarnya mencapai Rp65,3 triliun. Nilai dari jumlah 10 provinsi tersebut, proporsinya mencapai 60,29% dari total seluruh provinsi.

DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebanyak Rp17,04 triliun. Perkembangan data kuartalan di wilayah ini turun 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.

Berikutnya adalah Jawa Timur yang mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp9.899,91 miliar lebih tinggi periode yang sama kuartal sebelumnya. Sedangkan untuk data kuartalan, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini naik 12,61% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Tengah naik 4,85% menjadi Rp7.378,71 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp7376.8 miliar (naik 9,68%) dan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di Sumatera Utara naik 4,77% menjadi Rp5.354,31 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib jumlah tertinggi:

• Dki Jakarta Rp17,04 triliun
• Jawa Timur Rp9.899,91 miliar
• Jawa Tengah Rp7.378,71 miliar
• Jawa Barat Rp7376.8 miliar
• Sumatera Utara Rp5.354,31 miliar
• Sulawesi Selatan Rp4.702,04 miliar
• Papua Rp3.725,08 miliar
• Aceh Rp3.483,25 miliar
• Sumatera Selatan Rp3.317,43 miliar
• Kalimantan Timur Rp3.017,84 miliar