Tempat Pelayanan Publik Lekat dengan Korupsi

Politik

Lite

Yosepha Pusparisa 02/12/2020 11:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut Transparency International, praktik penyuapan dan nepotisme banyak ditemukan di tempat pelayanan publik. Mulai dari sekolah negeri, kantor pemerintahan hingga kantor polisi.

Penyuapan & Pemanfaatan Koneksi Pribadi di Tempat Pelayanan Publik di Indonesia

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Tempat Pelayanan Publik Lekat dengan Korupsi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Penyuapan & Pemanfaatan Koneksi Pribadi di Tempat Pelayanan Publik di Indonesia

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dalam laporan Transparency International, praktik penyuapan dan nepotisme atau memanfaatkan koneksi pribadi banyak ditemukan pada tempat pelayanan publik. Mulai dari sekolah negeri, kantor pemerintahan hingga kantor polisi.

Kantor polisi merupakan tempat pelayanan publik yang paling banyak terjadi praktik penyuapan. Ada 41% responden yang mengaku melakukannya dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, kantor pelayanan dokumen identitas, seperti pengurusan paspor dan surat izin berkendara menjadi tempat yang paling banyak dijumpai dengan praktik nepotisme. Pemanfaatan koneksi pribadi dirasakan 36% responden yang menggunakan layanan tersebut.

(Baca: Mengapa Masyarakat Menyuap di Tempat Pelayanan Publik?)

Transparency International bekerja sama dengan Effience 3/RAD Research melakukan survei terhadap 1.000 orang di Indonesia. Pengumpulan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi