Survei Charta Politika: Aparat Pemerintah Ikut Andil dalam Money Politics

Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan terdapat beberapa aktor yang turut andil membagikan uang atau hadiah sebagai politik uang, termasuk aparat pemerintah. Aktor tersebut terdiri dari tim sukses (45,2%), Ketua RT/RW/Dusun/Lingkungan (3,4%), Pengurus Partai (2,8%). Kemudian  Kepala Desa/Lurah (1,9%), aparat desa/Lurah (0,6%), ketua/pengurus Karang Taruna (0,5%), dan lainnya (1,4%). Sementara yang tidak menjawab sebesar 44,3%.

Politik uang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A bahwa terdapat sanksi untuk setiap orang yang melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Survei Charta Politika tersebut dilakukan pada 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur dengan melibatkan 2.000 responden di 34 provinsi yang sudah memenuhi syarat memilih.