Sejak Merdeka, Indonesia Sudah Terbitkan 185 Perppu

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) masih menjadi polemik. Para politisi, terutama dari partai pendukung pemerintah, menolak rencana tersebut. Penerbitan Perppu pada saat ini dianggap belum mendesak, sehingga presiden berpotensi dimakzulkan. 

Namun pemahaman politisi tersebut dianggap kurang tepat, lantaran Perppu sepenuhnya merupakan wewenang presiden. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 menjadi dasar hukum terkait Perppu. Perppu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi yang memaksa berdasarkan penilaian subjektif presiden.

Dalam sejarah Indonesia, seluruh presiden pernah menerbitkan Perppu. Total sudah 185 Perppu yang sudah diterbitkan. Tiap presiden memiliki fokusnya masing-masing berdasarkan kondisi kegentingan yang memaksa. Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid menerbitkan Perppu yang didominasi bidang ekonomi. Sedangkan Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menerbitkan Perppu yang fokus di bidang politik dan hukum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Sementara selama periode pertamanya, Jokowi menerbitkan empat Perppu yang fokus di bidang hukum.