KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp 28,7 Triliun dalam 6 Bulan

Penyelamatan Keuangan Daerah dari Pencegahan Korupsi oleh KPK Januari-Juni 2019

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 20 September 2019

Disalin..

Penulis: Dwi Hadya Jayani

Editor: Hari Widowati

24/9/2019, 11.00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester I 2019 telah menyelamatkan keuangan daerah hingga Rp 28,7 triliun dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di daerah. Penyelamatan tersebut merupakan hasil intervensi KPK terkait penagihan piutang pajak daerah, optimalisasi pajak daerah, penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga, dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Aset terbesar yang diselamatkan KPK adalah penagihan piutang pajak daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 18,5 triliun. Piutang pajak ini terdiri dari kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air tanah (PAT), dan pajak restoran. Selain itu, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga masuk dalam piutang pajak yang diselamatkan KPK di DKI Jakarta.

Optimalisasi pajak daerah didorong dengan memasangkan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp 699 miliar. KPK juga menggunakan sistem host-to-host dan BPN dari Pemerintah Provinsi Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua sebesar Rp 964 miliar untuk optimalisasi penerimaan BPHTB. KPK juga mengoptimalkan penerimaan pajak untuk PKB, PBBKB, dan PAT dari enam provinsi senilai Rp 538 miliar. Total optimalisasi pajak sebesar Rp 2,2 triliun.

(Baca Databoks: Berapa Nilai Aset Negara yang Diselamatkan oleh KPK?)

 

TOPIK

Politik

data terkait