4 Mei 2018 | 13:58
Azaria Anggana Laras
Menakar Pengganjal Elektabilitas Joko Widodo
Meskipun elektabilitasnya masih yang tertinggi, Jokowi belum tentu mulus kembali ke tampuk kekuasaan. Kinerja ekonomi makro dalam tiga tahun terakhir bisa mengganjal Jokowi untuk kembali menjadi presiden periode mendatang.

Hitung mundur konstelasi politik terbesar Indonesia menyisakan waktu kurang dari satu tahun. Untuk pertama kalinya, pemilihan umum (pemilu) wakil rakyat akan dilakukan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 17 April 2019. Sejauh ini, baru satu nama yang tanpa keraguan akan maju menjadi calon presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Adalah Joko Widodo, presiden petahana yang siap berlaga dan telah didukung oleh delapan partai politik: PDI Perjuangan, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Menjadi satu-satunya nama yang sudah mendapat restu dari berbagai partai, posisi Joko Widodo terlihat kuat. Elektabilitas Jokowi, sebagai variabel untuk mengukur dukungan kepada seorang calon presiden, juga masih tertinggi. Menengok hasil survei sejumlah, Jokowi selalu berada pada peringkat pertama. Sementara rivalnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu, Prabowo Subianto, konsisten di peringkat kedua.

Mengapa Jokowi teratas?

Dalam kondisi krisis tokoh nasional yang tengah melanda Indonesia, wajar bila nama presiden petahana Jokowi paling populer sebagai tokoh pemimpin negeri. Raihan tersebut juga disokong oleh tingkat kesukaan masyarakat terhadap Jokowi dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir.

Hal ini didukung oleh data empat lembaga survei, mayoritas responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK. Keempat lembaga itu adalah SMRC (sangat puas dan cukup puas 74%), Populi Center (sangat puas dan puas 63,4%), Poltracking (sangat puas dan cukup puas 68,9%), dan Indo Barometer (sangat puas dan cukup puas 67,2%).

Kendati ada lembaga survei yang pada awal 2018 menyebutkan elektabilitas Jokowi sempat menurun, namun sejumlah survei lain yang digelar dalam satu-dua bulan terakhir menunjukkan elektabilitasnya menanjak. Beberapa survei menyebutkan elektabilitas Jokowi menembus angka 50 persen. Itu terlihat dari hasil survei Populi Center 52,8% (Februari 2018), survei Kompas 55,9% (April 2018). Bahkan, survei Cyrus Network menunjukkan elektabilitas Jokowi mencapai 58,5% pada April 2018.

Jalan Jokowi menuju dua periode bukan tanpa kerikil. Dari hasil survei mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, sejumlah hal yang disorot masyarakat yang tidak puas (30-40%) adalah masalah kondisi ekonomi dalam negeri. Merujuk data survei Median pada Februari 2018, sebanyak 37,9% masyarakat menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi Indonesia. Hanya 32,1% yang menyatakan mampu dan 30% lainnya memilih untuk tidak menjawab. Meski bukan nilai yang besar, penilaian masyarakat ini bisa menjadi pengganjal elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlihat stagnan di kisaran lima persen. Data terakhir, ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,07% pada 2017, angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya 4,88% pada 2015 dan 5,03% pada 2016.

Meski terjadi perbaikan, angka ini masih memiliki deviasi 1,93% dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% yang dicanangkan Jokowi-JK pada masa kampanye. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 masih aman dan akan sesuai dengan proyeksi pemerintah sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, ditunjang oleh iklim investasi nasional terutama di sektor infrastruktur yang masih diminati oleh para investor.

Stagnansi pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dalam pola konsumsi masyarakat. Pada 2017 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka terendahnya selama tujuh tahun terakhir. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 dari sektor pengeluaran rumah tangga hanya bertumbuh 4,95% dari tahun sebelumnya.

Sektor pengeluaran rumah tangga merupakan cerminan kondisi perekonomian yang cukup penting mengingat PDB Indonesia didominasi oleh konsumsi. Jadi meskipun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kategori aman, masyarakat memiliki kecenderungan untuk menahan konsumsi atau dengan kata lain daya beli masyarakat belum membaik.

Menelisik lebih jauh, laju pertumbuhan ekonomi belum merata di bumi Indonesia. Masih ada ketimpangan cukup signifikan antar beberapa wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun, memang terjadi peningkatan di  Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun pertumbuhannya masih berada pada angka 4,3%. Pertumbuhan di Pulau Jawa cenderung stagnan dan tertahan di kisaran 5,6%.

Hal yang justru menjadi perhatian adalah wilayah Indonesia Timur. Masifnya pembangunan di wilayah tersebut ironisnya justru diiringi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi sebesar 7%. Namun, perekonomian melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara pun melambat menjadi 3,7% pada 2017. Padahal pertumbuhan ekonomi wilayah ini sempat mencapai 10% pada 2015 dan 5,9% pada 2016. Wilayah Indonesia yang mengalami perlambatan paling tinggi adalah Papua. Setelah pada 2016 mampu tumbuh 7,5%, ekonomi di Papua hanya mampu bertumbuh 4,9% pada 2017.

Permasalahan ekonomi juga sering kali berhubungan langsung dengan kondisi kemiskinan di Indonesia. Pada masa awal kepemimpinan Jokowi (Maret 2015) persentase penduduk miskin di Indonesia sempat meningkat menjadi 11,22%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,6 juta jiwa. Angka kemiskinan turun menjadi 11,13% pada September 2015, kemudian menjadi 10,86% pada Maret 2016, dan 10,7% pada September 2016.

Pada Maret 2017, angka itu kembali turun menjadi 10,64% dan terakhir mencapai 10,12% dengan jumlah penduduk miskin 26,6 juta jiwa pada September 2017. Artinya, meskipun persentase penduduk miskin terus turun, baru dua juta penduduk miskin yang berhasil dientaskan. Kecepatan penurunan penduduk miskin terasa masih kurang memuaskan.

Selain kemiskinan, masalah pengangguran dan tenaga kerja juga menjadi persoalan tersendiri. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2017 meningkat 0,17 poin menjadi 5,5 persen dibanding Februari 2017 sebesar 5,33 persen. Meski secara umum trennya menurun, tapi penyelesaian masalah pengangguran kurang maksimal. Pada saat investasi meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya tingkat pengangguran justru masih stagnan pada level 5%.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini kurang berdampak dalam menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas,” ujarnya.  Cirinya, kata dia, tren elastisitas penyerapan tenaga kerja terus turun sejak 2010.

Tiga faktor tersebut memang belum mencakup keseluruhan variabel untuk menilai kinerja Joko Widodo. Tetapi, cukup menggambarkan bahwa kondisi makro ekonomi sedang menunggu perbaikan. Dalam babak akhir pemerintahan Jokowi, sudah sewajarnya apabila kualitas kerja petahana akan semakin disorot. Termasuk janji-janji kampanye dan visi-misi pemerintahan, khususnya Nawacita.

Apabila Jokowi dapat meningkatkan kinerjanya dan menyelesaikan tiga persoalan di atas dalam waktu satu tahun ke depan, bukan tidak mungkin elektabilitasnya akan kembali melejit dan kesempatan untuk terpilih lagi akan semakin besar. Sebab pada akhirnya, faktor utama untuk mememenangkan pemilu di negara demokrasi adalah kepercayaan masyarakat.

Azaria Anggana Laras mengisi posisi data analis pada divisi Riset dan Data. 

Analisis dan Visualisasi data ini dibantu oleh Nazmi Haddyat Tamara, data analis Katadata.