13 Maret 2018 | 08:04
Tita Adelia
Pilgub Sumut dan "Trauma" Djarot Hadapi Koalisi Gerindra-PKS
Alih-alih isu primordial, tingginya angka golput menjadi hantu Pemilihan Gubernur Sumatra Utara.

Kandas di Ibukota, tak membuat karir politik Djarot Syaiful Hidayat tenggelam. Namanya kembali berkibar di hiruk pikuk pilkada serentak 2018. Kali ini mantan Walikota Blitar tersebut mengadu peruntungan di Pilgub Sumatra Utara, berpasangan dengan Sihar Sitorus, yang dikenal sebagai pengusaha perkebunan sawit. Selain PDIP, duet Djarot-Sihar disokong PPP. Koalisi dua partai tersebut memiliki 20 dari 100 kursi di DPRD Sumut. 

Bagi Djarot, Pilgub Sumut bisa jadi memunculkan kenangan buruk ketika ia berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta. Pasalnya, kali ini ia kembali harus berhadapan dengan koalisi yang dimotori Gerindra dan PKS, yang membenamkannya di Jakarta. PKS dan Gerindra, bahkan menggandeng Golkar, Nasdem, PAN, dan Hanura menyorongkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck). Gabungan enam partai tersebut menduduki 60 kursi DPRD. 

Karakteristik konsituen menjadi faktor penting untuk membahas peluang kandidat yang akan berlaga di pemilihan. Sumut boleh disebut mininiatur Indonesia. Sebanyak 44 persen warganya termasuk rumpun Batak (Karo, Simalungun, Tapanuli/Toba, Mandailing, Angkola, Pakpak), 33 persen merupakan keturunan Jawa (Betawi, Banten, Sunda, Jawa, Madura). Sisanya, sebanyak 23 persen, terdiri dari Melayu, Nias, Minang, Tiongkok, Aceh, dan lain-lain.

Adapun dari sisi agama, 66 persen penduduk Sumut memeluk Islam, 27 persen menganut Protestan, dan 7 persen terdiri dari pemeluk Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya.

Peta Suku, Agama, dan Pemenang Pilgub 2013

Apakah keberagaman tersebut kemudian memunculkan sentimen primordialisme dalam pilkada? Pada Pilgub 2013, ada beberapa kota dan kabupaten yang memenangkan kandidat yang memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk di daerah tersebut. Jika dijumlah, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota dan kabupaten dengan karakter demikian meliputi 41 persen DPT keseluruhan Sumut.  

Kabupaten Pakpak Bharat, misalnya, dengan 96 persen penduduk yang merupakan rumpun suku Batak* dan 56 persen Protestan, memenangkan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry, pasangan Jawa-Melayu dan Islam. Gatot juga menang di Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki komposisi penduduk 95 persen Nias* dan 77 persen beragama Protestan.

Hal serupa terjadi juga di sejumlah daerah lain, termasuk Kota Medan, Tanjung Balai, Gunungsitoli, Kabupaten Labuhanbatu, Mandailing Natal, Simalungun, dan Nias. Di Kabupaten Simalungun, misalnya, Effendi MS Simbolon yang menganut Protestan meraih suara terbanyak. Padahal, umat Protestan disana hanya 37 persen. Sebagian besar penduduk Simalungun menganut Islam (58 persen), diikuti dengan Katolik, Budha, dan Hindu.

Dengan keberagaman yang dimiliki serta bukti kemenangan lintas suku dan agama, terlihat bahwa Sumut bukanlah lahan subur untuk menebar isu primordialisme. Mobilisasi suara pemilih Sumut, baik bagi pasangan Edy-Ijeck atau Djarot-Sihar tampaknya tidak akan didasari pertimbangan kesukuan maupun agama.

Tingkat Partisipasi dalam Pilgub 2013

Ketimbang ancaman isu primordial, persoalan golput justru menjadi hantu Pilgub Sumut. Dari dua pilgub sebelumnya, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih selalu lebih besar dibandingkan perolehan suara pemenang pilgub. Persentase golput bahkan naik dari 43 persen pada 2008 menjadi 51,5 persen di 2013.

Pada Pilgub 2013, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 5 juta orang, sedangkan pemilih yang golput mencapai 5,3 juta orang. Bandingkan dengan jumlah suara yang diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi sebagai pemenang yakni hanya mencapai 1,6 juta suara.

Suara golput tertinggi berada di Kota Medan. Pada pilgub 2013, tingkat partisipasi pemilih hanya 37 persen. Seperti terlihat pada peta di atas, hanya lima daerah yang memiliki partisipasi di atas 60 persen, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Utara, dan Padang Lawas Utara.

Tingginya angka golput merupakan tantangan sekaligus kesempatan mendulang suara bagi Edy-Ijeck maupun Djarot-Sihar. Pasangan yang dapat menarik sebanyak-banyaknya suara golput akan memiliki kesempatan besar untuk menang.

Sebaran Partai Pemenang Pemilu 2014 (DPRD Provinsi)

Faktor lain yang menjadi pertimbangan untuk mengukur peluang kandidat adalah ketokohan. Namun, figur dua pasang kandidat ini sulit dipetakan karena keduanya belum pernah mengikuti Pilgub Sumut, pemetaan kekuatan sementara dapat dilakukan berdasarkan partai pendukung.

Maka, kemenangan Golkar dan NasDem di beberapa daerah pemilihan (dapil) Sumut pada Pemilihan Legislatif 2014 dapat dijadikan indikator sebagai potensi kekuatan bagi pasangan Edy-Ijeck, begitu pula dengan kemenangan PDIP bagi Djarot-Sihar.

Menang di tujuh dapil, kantung suara Golkar dan NasDem tersebar di hampir seluruh bagian Sumut kecuali Pulau Nias, seputar Kota Medan, dan Sumut bagian barat. Sedangkan PDIP yang menang di empat dapil memiliki basis dukungan di sekitar Kota Medan dan Sumatera Utara bagian barat. Jika mesin partai bekerja dengan baik, berdasarkan angka DPT dapil tersebut, Golkar dan Nasdem memiliki potensi untuk menguasai 53 persen DPT Sumut sedangkan PDIP berada di angka 40 persen.  

Status bukan “putra daerah” yang disandang Djarot tampaknya bukan persoalan utama di Pilgub Sumut, mengingat isu primordialisme kurang laku dijual. Persoalan utama bagi kedua kandidat adalah suburnya apatisme yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi pemilih. Jika Djarot bisa merangkul pemilih yang sebelumnya golput, maka akan menjadi modal yang kuat untuk menghilangkan trauma dikalahkan oleh koalisi Gerindra-PKS.

*Data suku masih tergabung ke dalam kabupaten induk

 ***

Tita Adelia mengisi posisi periset dalam Divisi Riset dan Data Katadata. Menempuh pendidikan magister pada jurusan komunikasi politik di University of Glasgow. 

Visualisasi data ini dibantu oleh Nazmi Haddyat Tamara, Data Analyst Katadata.