26 Februari 2018 | 08:17
Nazmi Haddyat Tamara
adalah Data Analyst dan Statistician Katadata. Saat ini, dia mengisi posisi tim Data pada divisi Riset dan Data Katadata. Menempuh pendidikan pada jurusan Statistika IPB dan telah berpengalaman dalam pengolahan dan analisis data pada berbagai topik.
Bahaya Laten Gizi Buruk Membayangi Provinsi Papua
Dengan wilayah provinsi Papua yang luas, fasilitas dan SDM kesehatan di wilayah paling Timur Indonesia masih termasuk kategori minim. Selain itu, alokasi anggaran yang besar masih belum mampu menyelesaikan masalah Kesehatan di provinsi ini.

Kasus campak dan gizi buruk di kabupaten Asmat, provinsi Papua telah menyita perhatian banyak pihak. Pemimpin daerah, para menteri hingga presiden turut angkat bicara mengenai kasus ini. Hingga awal Februari lalu, dilaporkan sudah ada 77 anak yang meninggal, 66 diantaranya karena campak sedangkan 4 lainnya akibat kasus gizi buruk. Tak cuma di Asmat, kasus gizi buruk ini juga melanda wilayah Pegunungan Bintang yang berjarak 286 km dari Agats, ibukota Asmat.

Presiden Joko Widodo sempat menawarkan opsi relokasi ke kota guna mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat. Sedangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menilai kasus tersebut merupakan teguran keras bagi Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan penanganan serius, Bupati Asmat, Elisa Kambu menyatakan KLB campak di wilayahnya telah berakhir pada Senin (5/2).

Berbicara masalah kesehatan yang kerap melanda provinsi Papua, memang tidak bisa dilepaskan dari fasilitas, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran bidang kesehatan. Terkait ketiga hal tersebut, Katadata mencoba mengumpulkan sejumlah data untuk melihat potret kesehatan di Papua.

Fasilitas

Jika melihat pada rasio jumlah puskesmas dan rumah sakit di provinsi Papua, angkanya lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, pada 2016 tercatat ada 393 puskesmas di Papua. Rasio jumlah puskesmas yang melayani setiap 30 ribu penduduk, angkanya juga cukup tinggi, yakni berada di angka 5,07 untuk Papua. Padahal, rata-rata nasional berada di angka 1,13 Puskesmas untuk setiap 30 ribu penduduk.

Selanjutnya, hanya terdapat 41 rumah sakit di provinsi Papua. Rumah Sakit tersebut menyediakan 3.808 tempat tidur. Rasio jumlah tempat tidur untuk setiap 1000 penduduk mencapai 1,52 di Papua. Ini juga lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yakni 1,12.

Persoalannya, kendati jumlah puskesmas dan rumah sakit lebih baik dari rata-rata nasional, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut tersebar secara tidak merata di provinsi paling luas di Indonesia tersebut. Fasilitas setingkat puskesmas belum mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dengan medan yang sulit. Hingga kini, terdapat enam kabupaten yang belum memiliki rumah sakit, yakni Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, Waropen, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak.

Sumber Daya Manusia

Beralih ke persoalan sumber daya manusia, jumlah tenaga kesehatan di provinsi Papua hingga 2016 mencapai 12.669. Dari angka tersebut, terdapat 396 dokter umum, 284 dokter spesialis, 35 dokter gigi dan 9 dokter gigi spesialis. Sebuah angka yang kecil jika dibandingkan luasnya provinsi Papua yang mencapai 319 ribu km2 tersebut.

Jumlah tersebut tentu sangat terbatas, apalagi jika dibandingkan penduduk Papua. Sesuai aturan WHO, rasio ideal antara jumlah dokter dan penduduk adalah 40 : 100.000 jiwa. Sementara di Papua baru mencapai angka sekitar 21 : 100.000 jiwa. Jadi, setidaknya butuh lebih dari 700 dokter untuk mencapai rasio ideal tadi.

Minimnya jumlah SDM Kesehatan di Papua dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah ketimpangan penyebaran, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan kesehatan, serta rendahnya mutu dan kualitas lembaga pendidikan kesehatan yang berdampak pada banyaknya SDM kesehatan yang tidak terserap di sektor pelayanan kesehatan.

Anggaran

Dari sisi anggaran, alokasi untuk kesehatan menjadi pos yang cukup tinggi. Realisasi anggaran hingga September 2017, Provinsi Papua sudah menggelontorkan hampir Rp 1,2 triliun untuk kesehatan atau 7% dari total anggaran. Angka tersebut merupakan yang terbesar ke-4 setelah Pelayanan Umum, Perumahan dan Fasilitas Umum dan Pendidikan.

Secara nasional, alokasi anggaran kesehatan dipatok sebesar 5% dari belanja negara. Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara nilai dan proporsi, sebenarnya alokasi anggaran di provinsi Papua sudah cukup memadai. Namun, masalah kembali muncul saat pengelolaan anggaran kurang efektif.

Kasus Gizi Buruk Asmat

Khusus bagi kabupaten Asmat, porsi anggaran kesehatan lebih besar 2 kali lipat dibandingkan anggaran provinsi. Asmat menganggarkan lebih dari 14% total anggaran atau senilai 151 miliar untuk kesehatan. Ini lebih besar dari alokasi anggaran kesehatan nasional sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan alokasi bidang lain di ABPD Asmat, anggaran kesehatan menempati urutan terbesar ke-3 setelah Pelayanan Umum dan Ekonomi. Selain itu, anggaran kesehatan di kabupaten Asmat ini juga merupakan yang terbesar ke-5 dibandingkan kabupaten/kota lain di pulau Papua.

Namun, anggaran yang besar belum cukup untuk mengatasi permasalahan kesehatan Asmat. Tingginya anggaran belum sejalan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Asmat. Untuk fasilitas kesehatan, hanya tersedia 13 puskesmas dan 1 rumah sakit umum daerah di Agats, ibu kota Asmat. Fasilitas yang minim ini belum mampu melayani penduduk Asmat secara maksimal.

Selanjutnya di bagian SDM kesehatan, merujuk ke data Badan PPSDM Kemenkes, total tenaga kesehatan yang tersedia di Asmat hanya 419 orang. Dengan tenaga medis hanya 31 orang yang terdiri atas 27 dokter umum, 3 dokter spesialis dan 1 dokter gigi. Semua tenaga tersebut ditempatkan di 17 unit kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Asmat.

Angka tersebut terlihat sangat kecil, namun Asmat bukanlah yang terburuk dibanding kabupaten lain di wilayah Papua. Masih ada beberapa kabupaten yang memiliki tenaga medis kurang dari 10 orang, seperti Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Waropen, Lanny Jaya, Dogiyai, dan Intan Jaya.

Kasus KLB campak dan Gizi buruk Asmat seharusnya menjadi teguran bagi sistem pengelolaan kesehatan. Khususnya bagi Asmat dan kabupaten lainnya di provinsi Papua, umumnya bagi seluruh wilayah di Indonesia. Bukan tidak mungkin jika kasus serupa bisa terjadi di wilayah lain di Papua atau provinsi lainnya dengan kondisi yang lebih buruk.

Bahaya laten gizi buruk akan terus mengancam wilayah yang memiliki inti permasalahan sama, yakni minimnya fasilitas dan SDM kesehatan, juga wilayah lain dengan pengelolaan anggaran yang kurang efektif.