5 Februari 2018 | 14:10
Agus Dwi Darmawan
Infrastruktur Penyerap Tenaga Kerja
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), percepatan pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda ke ekonomi masyarakat. Tujuh tahun terakhir, sektor ini berkontribusi 10 persen terhadap total PDB nasional.
          

Pembangunan proyek infastruktur menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah mempercepat proyek-proyek strategis seperti Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, bandara, pelabuhan hingga bendungan. Hasilnya, hingga Desember 2017, sebanyak 26 Proyek Startegis Nasional rampung. 

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diselesaikan hingga 19 Desember 2017 sebanyak 26 proyek dari target 245 proyek.
20
Proyek 2016
6
Proyek 2017
  

 

 

 

 

Setidaknya, hingga 2019, pemerintah menargetkan penuntasan 245 proyek startegis di pelosok Tanah Air. Tak pelak, kegiatan konstruksi dalam lima tahun terakhir masuk kategori lima sektor yang memberikan kontribusi utama terhadap perekonomian nasional. Adapun empat lainnya adalah industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan perdagangan.

Grafik Distribusi PDB atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III 2017. Sektor konstruksi masuk dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Laporan BPS menyebutkan dampak langsung tumbuhnya sektor konstruksi berupa penyerapan tenaga kerja dan naiknya angka penanaman modal. Selain itu, meningkatnya kegiatan konstruksi menciptakan efek berganda dengan munculnya berbagai usaha sektor pendukung, sekaligus mendorong pergerakan dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa.

Dalam hal lapangan kerja, sektor konstruksi mengalami peningkatan angka kesempatan kerja dari 6 persen pada 2014 menjadi 6,4 persen pada 2017, seperti tertera pada tabel di bawah ini. Peningkatan kesempatan kerja ini seiring dengan naiknya upah buruh sektor konstruksi, meski peningkatannya tak setajam 2012-2013. Selain itu, pertumbuhan konstruksi juga tidak setinggi sebelumnya seiring dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang di bawah target.

Tabel Kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional dilihat dari tingkat kesempatan kerja dan elastisitas tenaga kerja.

Tabel Kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional dilihat dari tingkat kesempatan kerja dan elastisitas tenaga kerja.


Sejatinya, percepatan pembangunan infrastruktur dimulai sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh sebab itu, sepanjang 2010-2017, kontribusi sektor konstruksi melonjak menjadi 10 persen, dibanding periode sebelumya 2001-2006 yang hanya dikisaran 5 persen. Namun, dalam tiga tahun terakhir, terjadi perlambatan pertumbuhan nasional di tengah pelemahan ekonomi global.

Grafik distribusi sektor konstruksi dibandingkan sektor lainnya periode 2001-2016. Dalam tujuh tahun terakhir, sektor konstruksi memberikan kontribusi 10 persen terhadap PDB nasional. 

Tumbuhnya sektor konstruksi, mendorong pemerataan pembangunan sektor lainnya.

Laporan bertajuk “Konstruksi Dalam Angka 2017” yang dirilis BPS menyebutkan, tumbuhnya sektor konstruksi berdampak bagi kegiatan sektor lainnya di daerah, misalnya sektor pangan, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan pengembangan pariwisata. 

Selain itu, dampak lain percepatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan daerah adalah meningkatnya peredaran uang. Ini tak lepas dari proyek-proyek infrastruktur yang digarap dengan skema padat karya yang melibatkan warga. Pemerintah mengklaim, program padat karya ini meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga membuka peluang usaha di daerah. 

Peta daya beli masyarakat menurut provinsi  untuk 2016 dibandingkan 2015 yang secara rata-rata menunjukkan peningkatan. Daya beli tertinggi masih di wilayah Jakarta sebesar Rp 17 juta per tahun perkapita . 

Salah satu contoh proyek infrastruktur dengan skema padat karya adalah pembangunan saluran irigasi tersier untuk 130 hektare lahan di Kabupaten Tegal yang merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Daya beli masyarakat desa semakin naik,” ujar Joko Widodo, saat meninjau proyek tersebut, seperti tertera dalam pres rilis Sekretariat Negara.

Daya beli masyarakat desa menjadi semakin naik

Untuk program padat karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menganggarkan Rp 11,2 triliun pada 2018. Adapun total anggaran Program Padat Karya di seluruh kementerian pada 2018 adalah Rp 107,3 triliun. 

Grafik Upah tukang periode 2013-2016. Secara nominal besar upah naik tapi pertumbuhannya lebih lambat.

Secara keseluruhan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya proyek infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp 4.700 triliun. Indonesia, termasuk negara yang membutuhkan pembiayaan terbesar di ASEAN. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat menanggung Rp 1.645 triliun atau sekitar 35 persen. Sedangkan porsi lainnya menjadi kontribusi Badan Usaha Milik Negara (23 persen) dan swasta (42 persen).