20 Oktober 2017 | 10:03
Agus Dwi Darmawan
Peta 317 Kabupaten Penerima Dana Migas
Dalam empat tahun terakhir, besaran dana bagi hasil migas yang ditransfer ke daerah kian menyusut. Dari Rp 38 trilun pada 2013, tahun ini diproyeksikan menjadi hanya Rp 11 triliun.

Harga minyak dunia yang masih di kisaran US$55 per barrel tak hanya membawa kelesuan bagi pelaku usaha di sektor tersebut dan pemerintah pusat, tapi juga menjadi pukulan bagi pemerintah daerah di sekitar lokasi ekploitasi migas. Tak seperti halnya empat tahun lalu, kini dana bagi hasil (DBH) migas tak lagi menjadi penopang utama belanja daerah penghasil migas.

Anjloknya harga minyak dunia memang menjadi penyebab merosotnya revenue pemerintah pusat, yang berdampak pada menyusutnya DBH yang ditransfer ke daerah. Hingga paruh pertama 2014, harga minyak dunia stabil di kisaran US$100, namun memasuki paruh kedua hingga penghujung tahun, harga terperosok hingga di kisaran US$40, bahkan sempat berada di level USD30 pada Mei 2016. 

Tulisan ini merupakan salah satu pengembangan isu terkait pengumpulan data-data migas yang dilakukan Katadata. Saat ini, berbagai data migas, informasi umum serta berita-berita terkait sosial, ekonomi dan politik yang memiliki dampak khusus ke industri migas dapat dipantau dalam portal khusus yang diberi nama Xplorer.id. 

Dalam kurun waktu tersebut, nilai DBH yang diterima pemerintah kabupaten dan kota menurun drastis. Dari Rp 23 triliun seperti tertuang dalam PMK 12/2010, kemudian naik ke posisi tertinggi Rp 38 triliun pada 2013, setelah itu merosot menjadi Rp 11 triliun pada 2017. Selain melemahnya harga minyak dunia, susutnya DBH juga disebabkan turunnya angka lifting minyak nasional.  

Perubahan persentase penerimaan dana bagi hasil yang diterima oleh 317 kabupaten kota untuk tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan alokasi anggaran 2016. 

Pada peta di atas, warna merah—yang tampak dominan—mengindikasikan daerah yang DBH migasnya menurun. Hanya sebagian kecil kabupaten/kota dengan warna hijau, yang DBH-nya meningkat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 19/2017 tentang rincian DBH, dari 317 daerah penerima, hanya 121 yang mengalami kenaikan. Selebihnya menerima transfer yang jauh lebih kecil dibanding 2016, dengan rata-rata penurunan 40 persen. 

Ada 12 daerah dengan nominal DBH yang mengalami penurunan lebih dari 50 persen. Yang terbesar adalah Teluk Bintuni di Papua Barat. Sesuai UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan, turunnya bagi hasil di daerah utama penghasil migas, secara otomatis juga akan dialami kabupaten lain di provinsi tersebut, yang rata-rata mencapai 64 persen.  

Top 10 kabupaten/kota penerima DBH Migas periode 2016/2017 

 

Grafik di atas menggambarkan 10 kabupaten penerima DBH migas tertinggi 2017 dibanding penerimaan daerah tersebut pada 2016. Terlihat, penurunan Kabupaten Musi Banyuasin dari Rp 1,4 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 759 miliar tahun ini. 

Selain di tingkat kabupaten, penurunan dana bagi hasil migas dalam jumlah besar ini juga dialami empat provinsi sumber utama penghasil migas nasional periode 2012-2016. Riau yang sempat menjadi penyumbang terbesar lifting minyak nasional—dari Lapangan Duri dan Minas—dengan lifting di atas 300 ribu barrel pada tahun 2000an, kini hanya di level puluhan ribu barrel. Bila pada 2012 DBH yang diterima provinsi ini mencapai Rp 12 triliun, pada 2015 dan 2016 jumlahnya kurang dari Rp 1 triliun. 

Grafik Penerimaan DBH Migas Empat Daerah Utama Penghasil Migas Periode 2012-2016 

Kondisi yang sama dialami Kalimantan Timur. Wilayah yang dikenal dengan surga gas ini pada 2012 memperoleh dana bagi hasil migas Rp 12 triliun. Seiring lesunya industri migas, DBH yang diterima menciut, bahkan tak lebih dari Rp 500 miliar pada 2016. 

Adapun 10 kabupaten dan kota dengan DBH terbesar tahun ini masih berasal dari Riau. Di Jawa, Kabupaten Bojonegoro adalah penerima DBH terbesar, Rp 903 miliar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibanding DBH yang akan ditransfer ke Kabupaten Musi Banyuasin, Rp 759 miliar. Selebihnya, seperti terlihat dalam gambar, mendapatkan alokasi DBH migas dalam jumlah yang lebih kecil.  

DBH Migas 2017

Besaran dana bagi hasil migas yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 seperti teruang dalam PMK 19/2017 

Bila dibandingkan dengan pendapatan daerah masing-masing, mayoritas kabupaten/kota penghasil migas pada 2016 tidak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan besarnya dana bagi hasil. Satu-satunya daerah dengan ketergantungan bagi hasil migas di atas 40 persen terhadap sumber pendapatan daerah adalah Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. 

Tiga daerah lainnya, yakni Bojonegoro, Tanjung Jabung Barat, dan Siak memiliki ketergantungan DBH migas terhadap pendapatan antara 20-24 persen. Selanjutnya, 16 kabupaten memiliki ketergantungan 10-20 persen. Adapun sisanya, lebih dari 200 kabupaten/kota tidak mengandalkan DBH migas sebagai sumber pendapatan karena porsi sumbangan ke pendapatan daerah tak mencapai 10 persen.