22 September 2017 | 07:25
Nazmi Haddyat Tamara
Data Analyst Katadata
Profesi Apa Paling Banyak Diciduk KPK?
Sejak beroperasi pada 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian fantastis dan melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk Anggota DPR.

Sidang-sidang Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) menjadi kesempatan bagi sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkritisi kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Beberapa wakil rakyat bahkan mengusulkan lembaga tersebut dibekukan sementara, karena ada sejumlah kelemahan dalam penyedikan di KPK.

Terlepas dari berbagai catatan yang disampaikan para wakil rakyat, KPK dianggap berani mengungkap kasus dengan nilai kerugian negara yang besar, dan melibatkan para petinggi negara, termasuk anggota DPR. Setidaknya, 134 politisi Senayan menjadi penghuni hotel prodeo karena terbukti korupsi. Jumlah itu meliputi seperlima jumlah tangkapan KPK.

Bila dirangking, anggota dewan merupakan yang ketiga terbanyak terjerat KPK. Peringkat pertama adalah pihak swasta, sebanyak 170 orang (25 persen), yang bersekongkol dengan aparat negara atau anggota DPR. Adapun peringkat kedua adalah para pejabat eselon I hingga III di berbagai lembaga di pusat maupun daerah, sebanyak 155 orang (23 persen).

Dalam perjalanannya, KPK juga menangkap 72 kepala daerah. Yang terbaru, di pekan ini, adalah operasi tangkap tangan mencocok Walikota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, yang diduga menerima suap terkait proses perizinan kawasan industri di daerahnya. Tubagus bahkan ditangkap bersama sembilan orang lainnya, termasuk pejabat dinas.

Di samping statistik kasus dan tersangka yang ditangkap, kinerja KPK semakin mengkilap karena sejumlah kasus yang diungkap melibatkan sejumlah nama besar dan nilai kerugian fantastis. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, sejumlah menteri terpaksa diganti karena menjadi tersangka dan terbukti di pengadilan melakukan korupsi.

Dari sisi kerugian, kasus Hambalang bisa menjadi contoh. Audit Badan Pemeriksaan Keuangan mencatat proyek tersebut merugikan negara hingga 700 miliar. Lebih fantastis lagi adalah kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik yang nilai kerugiannya mencapai 2,3 triliun. Yang belakangan ini bahkan menjadikan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

Keberhasilan KPK menelisik kasus-kasus yang menyedot perhatian publik tersebut memang tak lepas dari penyadapan dan operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan. Dua hal ini pula yang menjadi sasaran kritik Pansus KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang dikenal sebagai promotor Pansus, berulang kali menyatakan bahwa penyadapan tersebut ilegal.

Terlepas dari kritik Fahri, kinerja KPK membuat lembaga tersebut meraih simpati publik. Jajak pendapat Polling Center bersama ICW pada Mei 2017 menyebutkan KPK dan Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam hal pemberantasan korupsi, dengan persentasi 86 persen. Posisi selanjutnya adalah BPK (72 persen) dan MA (66 persen).***

***

 

Nazmi Haddyat Tamara adalah Data Analyst dan Statistician Katadata. Saat ini, dia mengisi posisi tim Data pada divisi Riset dan Data Katadata. Menempuh pendidikan pada jurusan Statistika IPB dan telah berpengalaman dalam pengolahan dan analisis data pada berbagai topik. 

Catatan:

Data Statistik Tindak Pidana Korupsi diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).