29 Agustus 2017 | 10:31
Nazmi Haddyat Tamara
Data Analyst Katadata
Beda Fokus Jokowi dan SBY Alokasikan Anggaran
Pemerintahan Jokowi – JK memprioritaskan anggaran untuk membiayai infrastruktur dan perlindungan sosial. Sedangkan, pemerintahan SBY – Boediono dihadapkan tekanan harga minyak sehingga alokasi subsidi energi cukup besar.

Beda pemerintahan berbeda pula fokus penggunaan atau alokasi anggaran. Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti nilai tukar dan harga minyak mentah di dunia, fokus alokasi anggaran terkait dengan fokus kebijakan masing-masing pemerintahan.

Perbedaan fokus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir tiga tahun (2014 – 2017) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009 – 2014).

Pada masa pemerintahan Jokowi – JK, perkembangan nilai tukar rupiah cenderung stabil dan harga minyak pada posisi rendah. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, rata-rata harga minyak di kisaran US$ 49.2 per barrel.  

Pada awal pemerintahannya, Jokowi – JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan.  

Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Awal masa pemerintahan ini dihadapkan pada perkembangan harga minyak mentah dunia yang masih tinggi. Sebelumnya, harga minyak sempat menembus level tertinggi, yakni mencapai US$ 146 per barrel pada Juli 2008. Pada masa itu, kurs rupiah juga sedang menghadapi tekanan seiring dengan pasca terjadinya krisis finansial global 2008-2009.

Pemerintah SBY – Boediono menghadapi tekanan harga minyak dunia sehingga alokasi anggaran untuk subsidi energi pada masa pemerintahan ini tergolong besar. Anggaran subsidi energi mencapai lebih dari 20 persen dari total belanja negara. Melalui subsidi energi, pemerintah berupaya mengendalikan tingkat inflasi di saat harga minyak tinggi. Selain subsidi energi, salah satu alokasi anggaran terbesar melebihi subsidi energi adalah untuk membiayai sektor pendidikan dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sedangkan, plafon untuk anggaran infrastruktur tidak mengalami kenaikan secara signifikan selama masa pemerintahan SBY-Boediono. Demikian halnya dengan anggaran untuk kesehatan, jumlah anggaran yang dibelanjakan kurang dari separuh dari belanja untuk anggaran pembangunan infrastruktur.

Jika dilihat dari sisi fungsi anggaran. Pada masa pemerintahan Jokowi, terlihat alokasi anggaran diprioritaskan untuk fungsi pelayanan masyarakat, ekonomi dan perlindungan sosial.  Fungsi pelayanan masyarakat, terutama digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam pelayanan masyarakat, terutama anggaran bagi pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat.

Sepanjang 3 tahun kepempinan Jokowi-JK, porsi APBN untuk fungsi ekonomi mencapai 21,5 persen dari total belanja pemerintah. Fungsi ekonomi ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, serta kedaulatan pangan.

Selain fungsi ekonomi, alokasi lain yang mengalami peningkatan porsi adalah fungsi perlindungan sosial yakni mencapai 8,7 persen. Fungsi ini mencakup antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program tersebut merupakan terobosan baru pada era Jokowi-JK.

Jika menilik pemerintahan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan cukup mencolok. Selama 5 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, porsi untuk fungsi pelayanan masyarakat sangat mendominasi belanja negara, melebihi dari 60 persen. Sedangkan, porsi fungsi ekonomi dalam postur belanja pemerintah hanya 9,3 persen. Akan halnya, fungsi perlindungan sosial tidak sampai 1 persen dari total belanja.

***

 

Nazmi Haddyat Tamara adalah Data Analyst dan Statistician Katadata. Saat ini, dia mengisi posisi tim Data pada divisi Riset dan Data Katadata. Menempuh pendidikan pada jurusan Statistika IPB dan telah berpengalaman dalam pengolahan dan analisis data pada berbagai topik. 

Catatan:

Data Alokasi APBN diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).